• Jelajahi

    Copyright © Portal Jambi | Berita Jambi | Pilgub Jambi | Jambi | Corona Jambi | Kerinci | Berita Tebo | Bungo
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Menu Bawah

    Sekda Kerinci Hadiri Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

    Dilihat 0 kali Selasa, 25 Februari 2020, 23.40 WIB Last Updated 2020-04-27T07:41:51Z

    KERINCI,- PJ - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kerinci, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020, Selasa (25/2).
     
    Rakor yang bertempat di Gedung Ratu Convention Center (RCC) Jambi itu, dibuka langsung Gubernur Jambi Fahrori Umar dan dihadiri Sesdirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri RI DR.Ir. I Gede Suratha, M.MA.
     
    Acara yang bertemakan Mewujudkan Big Data Kependudukan dan Menyukseskan Pilkada Serentak dan Sensus Penduduk Tahun 2020 ini, juga dihadiri Unsur Forkopimda Jambi, Pj Sekda Jambi Wabup Sarolangun, Wabup Tanjabbar, OPD terkait lingkup Pemprov Jambi, Kepala OPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil se Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.
     
    Gubernur Jambi menyampaikan, pemprov Jambi melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berkerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dalam meningkatkan kepemilikan KTP elektronik dengan pelaksanakan perekaman dan percetakan KTP elektronik bagi penduduk melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). 
     
    Sementara itu, Sesdirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI DR.Ir. I Gede Suratha, M.MA menyampaikan, kependudukan dan catatan sipil merupakan amanat negara yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja karena masalah penduduk merupakan permasalahanan yang cukup kompleks. 
     
    ”Dengan hadirnya kita semua, kita harus bantu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan masyarakat. Semua bantuan dari pemerintah berdasarkan data-data yang konkret dari administrasi pemerintahan, baik bantuan sosial maupun bantuan subsidi harus mempunyai data dari pemerintah daerah. Selama ini, kita mempunyai banyak data, tapi untuk tahun ini kita memakai satu data dari BPS, menuju satu data kependudukan Indonesia dengan cara pendataan secara online. Untuk itu, semua jajaran agar mendukung BPS dalam melakukan  pendataan di berbagai daerah,” ujarnya.
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silahkan Berikan Komentar Terbaik

    Terkini